masukkan script iklan disini
Medan, 11 September 2024(CNN indikator) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Generasi Negarawan Indonesia (GNI) Sumatera Utara, Mukhyar Dalimunthe, ST, memberikan pernyataan tegas mengenai maraknya baliho Bobby Nasution di Medan serta respon lamban dari Bawaslu Sumut. Mukhyar menyatakan kekhawatirannya tentang potensi pelanggaran aturan kampanye dan menyoroti netralitas Bawaslu dalam menangani isu
Dalam wawancaranya, Mukhyar Dalimunthe menegaskan bahwa keberadaan baliho Bobby Nasution, yang tersebar luas di berbagai titik strategis di kota Medan, bisa dianggap sebagai bentuk kampanye terselubung sebelum masa kampanye resmi dimulai. "Kami mendesak Bawaslu untuk segera menindaklanjuti hal ini. Jangan sampai ada kesan bahwa kandidat petahana diberi perlakuan khusus," kata Mukhyar.
Mukhyar menambahkan, bahwa hukum harus ditegakkan sama untuk semua kandidat, tanpa ada keistimewaan, terlepas dari status sosial atau hubungan politik. "Bawaslu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keadilan selama proses pemilu. Tidak boleh ada calon yang diuntungkan hanya karena kedekatan dengan kekuasaan."
Mukhyar juga mempertanyakan sikap pasif Bawaslu Sumut yang belum mengambil langkah konkret terkait dugaan pelanggaran ini. "Sikap diam ini bisa mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu. Bawaslu harus menunjukkan bahwa mereka bekerja dengan netral, adil, dan tanpa intervensi dari pihak manapun," tegasnya
Mukhyar Dalimunthe menuntut agar Bawaslu segera melakukan investigasi dan memberikan hasilnya secara transparan kepada publik. "Masyarakat berhak tahu, apakah ada pelanggaran atau tidak. Jika terbukti melanggar, maka harus ada tindakan tegas. Jika tidak, klarifikasi harus dilakukan agar tidak ada kecurigan
Mukhyar menutup dengan harapan agar pemilu di Sumatera Utara berjalan dengan adil dan jujur. "Kami dari Generasi Negarawan Indonesia berkomitmen untuk terus mengawal demokrasi agar tetap bersih dan bebas dari kecurangan. Ini bukan hanya soal aturan kampanye, tetapi soal integritas proses pemilu yang akan menentukan masa depan daerah ini."
Pernyataan Mukhyar tersebut memperkuat tuntutan agar Bawaslu Sumut bertindak cepat dan independen dalam memastikan seluruh proses pemilu berjalan sesuai hukum, tanpa diskriminasi atau perlakuan istimewa bagi calon manapun.
